Tajam News

Instansi Pemerintah Diminta Selektif Pada Organisasi Kewartawanan di Luar Dewan Pers

REMBANG,Mediatajam. Com_Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang Djamal A Garhan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan instansi Pemerintah Kab Rembang untuk lebih hati -hati terhadap kemunculan kelompok yang mengatasnamakan organisasi wartawan.

Pasalnya, hingga saat ini organisasi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers hanya ada 3 , tiga organisasi itu yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sementara itu, bilamana ada muncul organisasi kewartawan  di luar 3 organisasi tersebut, patut dipertanyakan legalitas keabsahannya.

Djamal A. Garhan menjelaskan jika ada organisasi kewartawanan meminta audiensi kepada pemerintah ataupun Bupati, maka pihak pemerintah harus selektif serta mempertanyakan legalitasnya sesuai yang tercantum di dewan pers.

Di sisi lain, Djamal menegaskan bahwa jika ada organisasi selain PWI, IJTI dan AJI yang menginginkan audiensi mengenai sesuatu hal, maka Pemkab bisa menolak audiensi. Kecuali mereka mengatasnamakan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, baginya tidak masalah.

“Di luar 3 organisasi itu, berarti organisasi wartawan tidak ada di dewan pers. Bahaya kalau setiap kelompok mengatasnamakan jadi organisasi wartawan. Beda urusannya kalau mereka mengatasnamakan masyarakat. Lha wartawannya sendiri, benar gak mereka wartawan. Sekarang ada ketentuan wartawan harus punya kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kalau belum, harus bernaung di organisasi resmi, karena kartu UKW keluar melalui proses, “ terangnya

Dihubungi terpisah, Salah satu Ketua organisasi kewartawan di Rembang Zaenur mengakui kelompoknya merupakan gabungan antara LSM dan wartawan.

Tetapi ia belum bisa memastikan apakah sudah tercatat di Dewan Pers atau belum. Hanya saja, organisasi yang ia naungi terbentuk dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

“Silahkan dicek, saya rasa ya sudah terdaftar. Soalnya di pusat sampai kabupaten ada. Saya rasa nggak sembarangan gitu lho, “ ungkap Zaenur.

Sementara itu Kepala Bagian Humas Pemkab Rembang, Kukuh Purwasana saat dikonfirmasi terkait hal tersebut pihaknya akan mengembalikan pada prosedur di Dewan Pers. Salah satunya seseorang bisa dikatakan legal sebagai wartawan, kalau sudah melewati Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Kukuh menambahkan selama ini Pemkab sudah sering memberikan sosialisasi tentang daftar wartawan di Kabupaten Rembang. Tujuannya, untuk mengantisipasi kemungkinan tindak pemerasan, dari oknum – oknum yang mengaku wartawan. **Hasan Yahya