Tajam News

Kajari Pati Bawa Angin Segar Bagi Kades se-Kabupaten Pati

Pati, Media Tajam.Com- Kepala Desa (Kades) se-kabupaten Pati, nampak mendapat angin segar, bahkan diduga akan besar kepala, setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati,Mahmudi, SH. MH beserta Kasi Perdata dan Tata Usaha (datun),Andri Winanto, SH. MH dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) melaksanakan sosialisasi pendampingan hukum terkait penggunaan dana-dana desa secara bergulir di tiap-tiap kecamatan se Kabupaten Pati.minggu (9/5/2021)

Karena dengan dalih Nota Kesepakatan atau MOU, yang digelar hari Kamis, 4 Maret 2021 di Kantor Bupati Pati, telah ditandatangani oleh Haryanto, SH, MM, M.Si selaku Bupati Pati dengan Mahmudi, SH. MH selaku Kajari Pati, ini dilakukan yaitu sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan koordinasi penanganan permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Akan tetapi, Kajari Pati Mahmudi, SH. MH terlalu jumawa dalam berpidato saat sosialisasi di hadapan para Kades,dirinya menyebut bahwa selama kepemimpinanya Kades di Pati dijamin tidak akan ada yang dipenjara meskipun di temukan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran DD, Bankeu kabupaten serta Banprov dan nantinya hanya disuruh untuk mengembalikan kerugian negara.

Bapak,ibu Kades tidak usah takut dalam mengelola anggaran DD, Bankeu, Banprov dan tidak usah memakai jasa pengacara, karena ada pak Kasi Datun (yang statusnya juga pengacara negara) akan mendampingi bapak ibu semua,ujarnya

Setiap melaksanakan sosialisasi pendampingan hukum ke kades maupun calon kepala desa (cakades) terpilih. Mahmudi menghimbau para Kades agar jangan takut dengan LSM atau tekanan dari pihak ketiga,yang mencari cari kesalahan dan jangan percaya kalau ada LSM yang mengaku-ngaku kenal dengan saya,karena saya tidak kenal dengan LSM-LSM an, karena saya asli Palembang.

Ruang lingkup Nota kesepakatan itu meliputi Pemberian Bantuan Hukum yang meliputi penyelesaian perkara baik di dalam Pengadilan (litigasi) maupun di luar Pengadilan (non litigasi); Pertimbangan Hukum yang meliputi pemberian pendapat hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA), Audit Hukum (Legal Audit) dan Tindakan hukum lain yang meliputi pemberian bantuan sebagai konsiliator, mediator, dan fasilitator di dalam penyelesaian suatu sengketa antar negara atau pemerintah di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi; dan Kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Para Pihak baik dari Pemerintahan Kabupaten Pati maupun dari Kejaksaan Negeri Pati.

Menanggapi statemen Kajari tersebut,Ardi Wibowo S.H, aktivis kebijakan informasi transparansi publik mengaku akan membuktikan. Pati itu kota keramat,jangan jumawa jika ngomong di tanah Pati, nanti kalau menyesal dikemudian hari,akan kita buktikan,dilihat saja,pungkasnya. (Red)