REMBANG,mediatajam.com – Belasan warga desa Timbrangan dan Tegaldowo Kecamatan Gunem yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mendatangi kantor DPRD Rembang (4 Maret 2020)
Tujuan kedatangan mereka
siang itu untuk dilibatkan dalam hal pembahasan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama pemerintah dan DPRD setempat
Koordinator JMPPK Joko Prianto menyampaikan bahwa ia mengaku sudah berkoordinasi dengan anggota DPRD Rembang Dapil Gunem.
“Saya bertanya ke Mas Didik (Anggota DPRD -Gunem) apakah betul Rembang ada revisi RTRW? Apabila ada revisi Perda kami berkeinginan meminta draft tata ruang,”kata Joko Prianto
Lebih lanjut ia menjelaska jika keikut sertaan mengawal revisi Perda RTRW itu merupakan bagian dari cinta terhadap negara. Terlebih mengamankan wilayah yang bakal dimanfaatkan dengan tidak sesuai aturan yang ada.
“Ini merupakan bagian cinta kepada negara, bahwa apabila lahan yang tidak peruntukannya ditambang jangan ditambang hal ini semata-mata dilakukan untuk melindungi lingkungan,”ucapnya.
Dia melanjutkan, tujuan semuanya sama, masyarakat ingin dilibatkan dan diterima usulannya atas ketetapan Perda No. 16 tahun 2019.
“Kalau masih ada yang menambang setelah revisi Perda kami akan menunggu bapak-bapak bagaimana menindak lanjuti. Mohon kami diberitahu apabila sudah ada draftnya,”ujar Joko.
Sementara itu Anggota JMPPK lainnya Sukinah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan usulan yang ada.
“Tentu kami akan menyampaikan uneg-uneg untuk segera diterima dan ingin mengetahui mana yang dapat ditambang dan mana yang tidak?. Cekungan Air Tanah (CAT) merupakan kawasan lindung biologi, mohon hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menerangkan bahwa CAT kawasan lindung dilaksanakan,”urainya.
Di sisi lain, penyampaian dari warga Timbrangan bawah revisi RTRW jika masyarakat tidak diberi informasi atau diberi tahu, maka warga setemoat tidak akan mengetahui lahan pertaniannya apakah semakin melebar atau menyempit.
“Kami petani ingin lahan pertanian semakin lebar. Mohon kebijakan wakil rakyat karena banyak perusahaan yang melakukan penambangan sebabkan rusaknya alam.
Bahwa sampai ke Jakarta tidak ada yang melindungi alam, mohon lingkungan dijaga bersama-sama. Petani sangat resah dengan aktivitas tambang yang jelas merusak lingkungan,”kata salah satu warga yang ikut ke kantor DPRD Rembang saat itu.
Ketua DPRD Rembang Majid Kamil mengatakan, revisi RTRW belum turun dan Dewan sudah menindak lanjutinya.
“Berhubung Mas Didik (Anggota Dewan – Gunem) tetap berkeinginan audensi maka itu kami akan tetap melayani. Dan jangan menganggap pemerintah berbelit birokrasi, silahkan semua adalah rakyat kami yang mewakili rakyat,” kata Majid Kamil.
Ia pun mempersilahkan kepada anggota JMPPK untuk bisa selalu menyampaikan pendapatnya.
“Silahkan sampaikan apa yang hendak disampaikan. Terimakasih, dan dewan akan tetap menindak lanjuti usulan masyarakat. Walaupun ada usulan revisi tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan tentang Perda RTRW. Pemerintah apabila mengizinkan area penambang tentu ada syaratnya, seperti dibukit-bukit tidak mungkin sawah sudah dalam ditambang hal itu merupakan kesalahan. Dangan mudah diombang-ambingkan informasi yang belum jelas,”imbaunya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan mengutarakan jika surat saat ini masuk sudah dibahas dan terfollow up oleh Badan Musyawarah (Bamus).
“Jadi bagaimana kita harus konsen terkait aduan. Kemudian kewajiban kami sebagai wakil rakyat harus menerima.Terkait issu perda RTRW sudah dilakukan perubahan maka akan kami tindak lanjuti akan dilakukan perubahan perda RTRW Rembang,”ucapnya.
Dia melanjutkan, Dewan ada badan sendiri sebagai representasi partai, apakah ada draf perubahan maka pihaknyanya pun menjawab belum ada draftnya.
“Kewajiban eksekutif menerima draft dari Bupati atas usulan dan kemudian dilaksanakan pembahasan dan wujudnya peraturan undang-undang. Hari ini Bupati sedang melakukan public clearing dengan melibatkan seluruh masyarakat, apabila JMPPK tidak di undang tentunya akan cemburu.
Apabila meminta draft belum ada yang masuk pada kami, apabila nantinya ada pembahasan maka kami akan mengundang JMPPK tanggal 16, 17, 18 dan 19 Maret silahkan datang ke DPRD dalam rangka turut serta melaksanakan pembahasan,”ungkap Ridwan menyampaikan informasi saat audidensi dengan JMPPK.
Anggota Komisi III Puji Santoso menambahkan Perda RTRW ditetapkan tahun 2017 sampai dengan tahun 2031.
“Namun dalam perkembangannya dapat direvisi. Seperti rencana pembangunan jalur lingkar kita belum dapat merevisi peraturan. Dan tentunya JMPPK harus ikut memberikan saran, apabila pemerintan salah harus diingatkan supaya lingkungan tetap terjaga.
Tahapan dari pusat sudah ada Program Legislasi Daerah (Prolegda) harus disesuaikan dengan nasional. Akhir Desember baru ada publick hearing sudah dilaksakan di hotel fave, masih digodok secara ketat dan belum masuk di DPRD selanjutnya dalam pembahasan kami akan melibatkan JMPPK tentunya kita bersama mencermati. Dan sepakat bersama-sama koreksi perda RTRW,”pungkas Puji (san)
