REMBANG ,mediatajam.com – Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini menjadi sorotan publik.
Pasalnya , ada beberapa permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan secara apik.
Salah satunya yakni masalah pemanfaatan lahan hasil reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) yang dinilai secara ilegal yang dilakukan oleh para “Cukong ” yang mengklaim sebagai investor pelabuhan hingga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan APBD puluhan miliar rupiah .
Bahkan saat ini permasalahan itu masih menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah dan Mabes Polri
Melihat kondisi itu Ketua
LSM Komunitas Rasional (Komras) Rembang Murtadho angkat bicara
“Kedatangan kepala BPK Jawa Tengah ke Pelabuhan Rembang terminal sluke beberapa waktu lalu adalah hal yang istimewa.
Terlepas apakah ini hanya serangkaian kegiatan monitoring atas tugas pemeriksaan reguler yang dilakukan tim beliau.”katannya
Disisi lain Murtadho menuturkan jika kedatangan BPK ke pelabuhan merupakan bentuk perhatian.
“Khusus permasalahan Pelabuhan Sluke Ini seharusnya menjadi warning bagi pemkab rembang .
Saat ini masyarakat juga mempertanyakan tahapan penertiban yang di lakukan oleh satpol PP. sampai sejauh mana ?.” tanya dia.
Sementara itu, Komisaris perusahaan plat merah milik Pemkab Rembang PT. RBSJ Sumirat Cahyo Widodo mengutarakan jika pihak Satpol PP telah bergerak untuk ikut serta penertiban aktivitas kegiatan di Pelabuhan Sluke.
“Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Waluyo (Kasat Pol PP) dalam rapat persiapan penertiban di ruang Bupati tgl 20-12-2019, bahwa Satpol PP sudah melangkah yakni terjun langsung bersama Tim Polres Rembang ke lapangan/pelabuhan Sluke untuk meneliti dan mengamati aktivitas pemanfaatan lahan pelabuhan,”kata Sumirat.
Dalam pemantauan Satpol PP itu memang pihak pemkab tak menampik jika di area pelabuhan masih terdapat aktivitas yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai investor.
“Dan memang dijumpai aktivitas dari para pihak. Selanjutnya Satpol PP akan mengkaji berdasarkan ketentuan di Permendagri maupun Perda yg berlaku,”ucapnya.
“Apabila ada pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian yang sejuk dan dapat diterima oleh semua pihak, menimbang dan mengingat bahwa ini adalah tahun politik,”sambungnya.
Di sisi lain, pihaknya juga mengakui jika beberapa hari lalu jajaran direksi PT RBSJ telah diundang ke Mabes Polri guna menjalani pendalaman keterangan terkait permasalahan yang ada di Pelabuhan Sluke. Di mana perusahaan milik Pemkab itu merupakan owner proyek reklamasi yang ada di Pelabuhan Sluke Rembang.
“RBSJ mengharapkan dukungan seluruh pihak pasca Rekom Kementerian dan Lembaga terkait khususnya untuk Konsesi BUP PRK yang merupakan anak usaha BUMD RBSJ.
Selain itu, RBSJ sudah diambil keterangan juga oleh Mabes Polri serta kemariin juga sudah mengirimkan surat ke Kajati Jateng untuk memastikan Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban segera dilaksanakan sesuai sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Bupati kepada BUMD RBSJ,”akunya.(san)
