Semarang,mediatajam.com – Dalam sebuah diskusi Prime Topic MNC Trijaya di Plaza Hotel Semarang Kristiono Kepala Bagian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah menyatakan, bahwa sejak diumumkan besarnya upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 belum ada pengusaha di Jawa Tengah (Jateng) yang mengajukan permohonan penangguhan pembayaran.
“Sementara ini belum ada yang melakukan penangguhan , ya semoga saja tidak ada bearti semua pengusaha berkomitmen dan harus dilaksanakan”, ungkapnya Jumat siang (29/11).
Bila pengusaha memang tidak mengajukan penangguhan, lanjut Kristono, maka agar memenuhi kewajiban membayar gaji buruh/pekerja sesuai dengan ketentuan UMK yang berlaku. Jangan sampai tidak mengajukan penangguhan, tapi tidak mau membayar gaji sesuai ketantuan UMK sehingga merugikan buruh/pekerja.
“Kami meminta kesadaran para pengusaha kalau tidak mengajukan penangguhan ya harus membayar sesuai ketentuan UMK,” tandasnya.
Menurutnya jumlah pengusaha di Jateng baik skala menengah dan besar, menurut Kristono, mencapai sekitar 24 ribu yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Dan pada 2019 ada satu pengusaha yang mengajukan penangguhan pembayaran UMK karena mengalami kesulitan keuangan.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid, menyatakan pengusaha agar bisa memenuhi ketentuan UMK 2020 yang telah diputuskan bersama triparti, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. “Besarnya UMK merupakan kesepakatan bersama sehingga agar bisa ditaati demi kebaikan bersama pengusaha dan pekerja,” katanya.
Besarnya UMK tersebut mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,57%. UMK paling besar Kota Semarang senilai Rp2,715 juta, sedangkan UMK terendah Kabupaten Banjarnegara senilai Rp1,748 juta. Ganjar Pronowo, mengatakan UMK 2020 di 35 kabupaten/kota sudah 100.
Prime Topix siang itu dipandu Dendy Ganda juga menampilkan ekonom Undip Semarang, Dr. Maruto Umar Basuki.**sefrin
