Tajam News

Anggota Dewan Ini Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Jateng

Semarang,mediatajam.com – Aliansi Warga Jawa Tengah Peduli Rakyat (AWJTPR) amelaporkan seorang anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Demokrat Bambang Eko Purnomo (BEP) ke Badan Kehormatan Legislatif Jawa Tengah atas dugaan praktik advokasi.

Menurut Kujianto koordinator AWJTPR, bahwa politisi partai Demokrat tersebut telah melakukan banyak pelanggaran.

“Banyak yang dilakukan oleh saudara BEP yang menabrak aturan baik itu di advokat dan di dewan daerah,” terang Kujianto dalam konferensi pers, Selasa (12/10/2021) di kantor DPRD Jateng.

Lebih lanjut dia menegaskan, laporan ke Badan Kehormatan yang dia sampaikan bukannya tanpa bukti, namun fakta yang telah ia susun dalam berkas yang rapi.

“Tanpa berkas, tanpa bukti ini tidak akan saya bicarakan di sini (Legislatif),” tandasnya.

Menjawab pertanyaan tentang dugaan praktik advokasi, dirinya mengungkapkan pelanggaran yang ia maksudkan, “Jadi ada eksekusi tanpa perintah dari pengadilan, dengan kekuatan masaa dia, serta keberanian dia,” tambah Kujianto.

“Tidak katanya katanya, karena semua ada buktinya di berkas yang kita kirim tadi, ada tembusan-tembusan,” imbuhnya.

Atas tindakannya itu BEP sudah mendapatkan skors selama 12 bulan berdasar kode etik Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jawa Tengah sebagai organisasi profesi yang menaungi BEP. Meski begitu, pihaknya merasa itu tidak cukup sebelum adanya keputusan dari Badan Kehormatan Legislatif Jawa Tengah.

Makanya ia menyampaikan tuntuan kepada Badan Kehormatan Legislatif Jawa Tengah, “Lha ini kami mohon untuk dewan kehormatan DPR untuk menindaklanjuti, nah putusannya seperti apa yang jelas yang seadil-adilnya,” tegasnya.

Terkait kejelasan tuntutan yang ia maksud, Kujianto menegaskan pemecatan BEP dari anggota parlemen di Jawa Tengah. “Kami nuntut ya BEP harus keluar dari anggota (DPR),” tandasnya.

Tuntutan tersebut, menurut dia berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 yang mengatur tentang rangkap jabatan.
“Lha itu berbunyi bahwa anggota DPR aktif tidak boleh merangkap jabatan atau bekerja dalam pendidikan swasta, konsultan hukum, pengacara, notaris dan lain-lain,”jelasnya.

Apabila anggota dewan melanggar peraturan yang sudah disepakati dalam UU tersebut, maka sanksinya dapat putusan seperti putusan kerja atau mungkin dikeluarkan dari anggota dewan.

Kujianto koordinator AWJTPR saat memberi keterangan pada awak media di press room DPRD Jateng.

Meski menuntut seadil-adilnya sesuai dengan UU yakni memecat BEP, pihaknya tetap menyatakan menerima apapun put usan dari Dewan Kehormatan DPR.

“Kalau memang putusan dari Dewan Kehormatan DPR (tidak sesuai dengan tuntutan) kami terima,” tuturnya.

Sebagai informasi, Aliansi Warga Jawa Tengah Peduli Rakyat telah menyampaikan berkas tuntutan kepada Badan Kehormatan DPRD Jawa Tengah dengan tembusan Kapolda Jateng, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, KPK, Ikadin Pusat dan Jawa Tengah.**SIW