Rembang,mediatajam.com-Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Rembang ,menggelar rapat kordinasi dan sosialisasi penetapan perairan wajib pandu di perairan Pelabuhan Rembang terminal Sluke dan perairan terminal Khusus PLTU 1 Rembang Propinsi Jawa Tengah.
Sosialisai yang digelar di ruang rapat Kantot UPP Kelas III Rembang pada Rabu (10/8/2022) pagi itu dihadiri
oleh pimpinan dari berbagai perusahaan mulai pelayaran , keagenan kapal , shiper , hingga perusahaan bongkar muat.
Semua perusahaan tersebut adalah pihak – pihak yang memanfaatkan pelabuhan Rembang terminal Sluke.
Adapun tujuan rapat itu dilakukan berkaitan dengan aturan alur pelayaran bongkar muat kapal di wilayah pelabuhan untuk mengantisipasi bahwa di pelabuhan rembang terminal Sluke yang merupakan alternatif kegiatan bongkar muat di sisi timur untuk kunjungan kapalnya semakin meningkat.
Kepala Kantor UPP kelas III Rembang, Ansori kepada wartawan mengatakan
Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai antisipasi bahwa di pelabuhan Sluke yang merupakan alternatif kegiatan bongkar muat di sisi timur untuk wilayah Jateng kunjungan kapalnya meningkat,
“Pengaturan alur itu merupakan menindak lanjuti atas adanya penambahan aktivitas di wilayah pelabuhan Rembang terminal Sluke yang saat ini meningkat.
Dulu jumlah aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan perbulan mencapai 30 hingga 40 kapal.
Namun saat ini, naik
40 sampai 70 kapal perbulannya Tentu , pengaturan alur ini diperlukan,”ungkapnya
Ansori menambahkan aelain adanya trafik kapasitas dalam waktu dekat ini, Pemerintah juga telah mewacanakan akan melakukan survey di kawasan pelabuhan Rembang terminal Sluke untuk peningkatan konstruksi dari yang awalnya berkapasitas 8 ton, menjadi 30 ton. Ini tentu nantinya bisa menjadi dasar untuk mengembangkan dan menguatkan dan pemerintah pusat akan mengucurkan anggran sesuai kebutuhan.” pungkasnya.(HMY)
