PATI, MEDIA TAJAM.COM- Usulan moratorium pencabutan izin dan penghentian tambang di Pegunungan Kendeng sebagaimana yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng Jilid 2, tidak mungkin dilaksanakan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati Ir. Purwadi kepada Wartawan, di ruang kerjanya, Hari Senin (27/1).
Penjelasan tersebut menanggapi hasil rekomendasi tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng Jilid 2 versi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) saat mengadakan audiensi, beberapa hari yang lalu, dengan Komisi C DPRD dan Pansus Revisi Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
JMPPK mengklaim bahwa KLHS Kendeng Jilid 2 mendasarkan atas perintah Presiden RI dan oleh karenanya mereka meminta agar KLHS tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
Lebih lanjut Purwadi menjelaskan, sesuai amanat undang – undang, KLHS itu ada 2 macam, yaitu yang disebut mandatory dan non mandatory.
KLHS Mandatory, lanjutnya, diperuntukkan sebagai back up penyusunan Kerangka Rencana Program (KRP) misalnya untuk Revisi RTRW.
Menjawab pertanyaan mengapa JMPPK tidak diundang atau dilibatkan dalam pembahasan revisi perda tersebut, Purwadi mengatakan bahwa proses menuju revisi perda itu telah melalui prosedur, mekanisme dan aturan yang jelas.
“Disini perlu saya sampaikan, bahwa JMPPK bukan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai struktur pengurus, tidak memiliki AD/ART dan tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Pati”, kata Purwadi.
Jadi, menurutnya, JMPPK tidak bisa mengikuti acara – acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
“Mereka tidak bisa menuntut hal itu, bahwa itu haknya. Tidak bisa.!”, jelas Purwadi.
Ia menggarisbawahi, ketidakikutsertaan JMPPK dalam forum konsultasi publik dan pembahasan terkait RTRW, tidak mengurangi keabsahan proses dan mekanisme yang dilaksanakan dalam revisi RTRW, karena telah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Purwadi menambahkan, bahwa kebijakan revisi RTRW adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum.
“Saya meyakinkan bahwa kebijakan revisi RTRW akan berpegang-teguh pada jaminan kepastian hukum”, imbuhnya.
Sehingga, tidak mungkin aturan yang terdahulu terkait hal tersebut akan ditabrak, sebagaimana tuntutan JMPPK untuk dilakukannya moratorium tambang di Pegunungan Kendeng.
Kalaupun dalam KLHS Kendeng Jilid 2 terdapat rekomendasi harus ada moratorium penambangan di KBAK Sukolilo, itupun sudah dilaksanakan karena pihaknya tidak pernah memberi atau mengeluarkan izin penambangan di daerah KBAK.
“Jadi sudah tidak masalah sebetulnya. Kalau JMPPK mengacu pada KLHS Jilid 2, saya pun tidak bisa memahami karena KLHS tersebut tidak jelas arahnya”, ungkap Purwadi.
KBAK Sukolilo, ungkapnya lagi, secara administrasi berada di 3 wilayah kecamatan, yaitu Sukolilo, Tambakromo dan Kayen. Namun demikian, tidak serta – merta seluruh wilayah tersebut adalah KBAK.
“KBAK hanya sebagian kecil yang ada di Pegunungan Kendeng. Yang selainnya, masih ada kawasan yang dapat dibudidayakan”, jelasnya lagi.
Purwadi kembali mengatakan bahwa KLHS bukan suatu instrumen peraturan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional Pemerintah Kabupaten Pati untuk mematuhi dan atau melaksanakan KLHS Kendeng Jilid 2 versi JMPPK.
“Hal itu sejalan dengan sikap Pemprov Jateng yang tidak menerima atau menolak KLHS Kendeng Jilid 2”, jelas Purwadi. **(Didik)
