Tajam News

Perum Perhutani Se Blora Raya Lakukan MoU Dengan Kejari Blora

Blora,mediatajam.com – Guna memperkuat pendampingan hukum pidana dan perdata Perum Perhutani se Blora Raya melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Blora Rabu (17/11/2021)

Kegiatan penandatanganan MoU yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Blora pagi itu dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blora Yohanes Avilla Agus Awanto SH didampingi Kasi Pidana Umum ZK Bagus Catur SH,MH, Adm KPH Mantingan Marsaid, Adm KPH Kebonharjo Joko Santoso, Adm KPH Randublatung Dewanto, Adm KPH Cepu Mustopo dan Adm KPH Blora Agus Widodo dan didampingi seluruh Waka Adm masing- masing

Agus Widodo yang mewakili Adm Blora Raya mengatakan pihaknya berharap bisa menjadi mitra dalam penanganan penegakan hukum diwilayah blora raya serta menjadi konsultan dan pendampingan serta bantuan hukum bagi seluruh karyawan dilapangan untuk dapat dipahamkan tentang penegakan hukum ”

“Karena bukan ahlinya semua tentang tatanan hukum kita serahkan kepada Kejaksaan . Karena , Kejaksaan merupakan konsultan hukum,bantuan hukum,tindakan hukum serta pertimbangan hukum bagi BUMN seperti Perhutani. karena”ungkap Agus Widodo.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Blora Yohanes Avilla Agus Awanto SH, mengatakan bahwa pihaknya merasa bangga karena mendapat kepercayaan dari Perhutani dalam membuat kesepakatan bersama.
Kami berharap kesepakatan ini tidak hanya tradisi formil saja, tetapi melakukan hal-hal yang sifatnya aktif dalam pemahaman penegakan hukum (Gakkum) secara bersama-sama.
Perlu diketahui bahwa
Jaksa Pengacara Negara itu bergerak dibidang perdata dan tata usaha negara.
Dan MoU ini merupakan perpanjangan yang sebelumnya juga sudah pernah dilakukan dalam bidang perdata dan pidana “Jelasnya.

Lebih lanjut Yohnes menjelaskan bahwa untuk Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
Kegiatan Jaksa Pengacara Negara adalah untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada negara dibidang perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memelihara ketertiban hukum,dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Sebagai pengacara negara kami tidak memberikan bantuan hukum yang bersifat pribadi tetapi untuk institusi negara misalnya dengan melakukan kejahatan atau korupsi yang melawan tindakan hukum. nantinya kita berharap institusi Kejaksaan dan Perhutani itu bisa clear and clean, dengan prinsip good coorporate Goverment yang ke sana muaranya ” terang Yohanes.

Sementara itu Administratur KPH Mantingan Marsaid usai acara penandatanganan mengatakan pihaknya berharap bisa menjadi mitra dalam penanganan gakkum diwilayah KPH Mantingan serta menjadi konsultan dan pendampingan kepada kawan-kawan kami dilapangan untuk dapat dipahamkan tentang Gakkum” Terang Marsaid.

“Kami ingin pembinaan dan sharing dalam pemahaman Gakkum tapi tidak secara formil, sehingga teman-teman dilapangan dapat mengeluarkan permasalahan yang dihadapi di lapangan tanpa ada beban.
Mungkin dikemas dengan santai dan tidak formil bisa ditempat wisata ataupun didalam kawasan hutan .”pungkasnya (HMY)