REMBANG,mediatajam.com – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) mengadukan pihak – pihak yang memanfaatkan lahan reklamasi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) tanpa ijin dan tanpa alas hak yang jelas ke Satpol PP dan Polres Rembang .
Atas kondisi tersebut perusahaan plat merah selaku owner proyek reklamasi itu melayangkan surat pengaduan dan permohonan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk segera melakukan penertiban segala aktivitas pemanfaatan aset tanah pelabuhan hasil reklamasi.
Saat dikonfirmasi mediatajam.com
Direktur PT RBSJ Arif Budiman mengiyakan jika pihaknya telah melayangkan surat permohonan dan aduan itu kepada Satpol PP dan Polres supaya bisa menertibkan aktivitas pemanfaatan lahan reklamasi oleh pihak pihak yang ada.
“Ya benar kami telah mengirimkan surat pengaduan dan permohonan penertiban aktivitas pemanfaatan aset tanah pelabuhan hasil reklamasi di pelabuhan baik yang sudah berstatus HPL maupun yang belum ke Satpol PP dan Polres Rembang .”terangnya
Lebih lanjut Arif menjelaskan surat aduan dan permohonan yang dikirimkan ke Polres Rembang dan Satpol PP itu untuk menindaklanjuti hasil rapat tim yang digelar pada hari di ruang rapat kantor PT.RBSJ Rabu (15/1/2020)
Mengingat tanah pelabuhan di Pelabuhan Rembang terminal Sluke baik yang sudah berstatus HPL maupun yang belum, adalah tanah yang berasal dari reklamasi pantai yang dilakukan oleh BUMD PT. RBSJ berdasarkan keputusan Bupati Rembang Nomor 510.936/13149/2009 tanggal
9 April 2009 tentang pemberian izin reklamasi pelabuhan umum
“Selaku owner pelabuhan tentunya kami harus bertanggung jawab ketika jelas – jelas melihat adanya aktivitas pemanfaatan aset tanah pelabuhan hasil reklamasi di pelabuhan Rembang terminal Sluke secara masiv masih terus berlangsung dilakukan oleh mereka selaku investor “tegasnya
Berdasarkan data yang diperoleh dalam surat laporan pengaduan aktivitas pemanfaatan aset tanah pelabuhan hasil reklamasi itu tertulis sesuai LHAO BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pemanfaatan lahan reklamasi dilakukan tanpa ijin .
Sedang rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pihak -pihak yang memanfaatkan lahan reklamasi tersebut telah menguasai areal pelabuhan tanpa alas hak yang jelas .
Di mana, dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Tengah tiga perusahaan masing – masing
PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) PT Amir Hajar Kilsi (AHK) dan Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) memanfaatkan tanah pelabuhan hasil reklamasi tanpa adanya perjanjian.
Atas rekomendasi lembaga negara tersebut, kemudian Bupati Rembang Abdul Hafidz pada tanggal 3 Juli 2019 lalu .
telah melayangkan surat peringatan kepada pihak yang memanfaatkan lahan reklamasi ilegal untuk segera menghentikan aktivitas.
Hanya saja , pihak terkait dinilai masih membandel.Oleh karena itu Pemkab Rembang melalui PT RBSJ membuat surat permohonan dan berharap kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penertiban dan pengosongan lahan.
Sementara itu Kapolres Rembang
AKBP Dolly A.Primanto saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp Jumat 17 Januari 2020 mengiyakan adanya aduan tersebut .
“Ya betul mas .”terangnya secara singkat
Hingga berita ini diturunkan pihak Kepolisian belum memberikan keterangan secara detail kapan dan berapa jumlah personil yang akan diterjunkan untuk melakukan penertiban aktivitas ilegal di pabuhan Rembang Terminal Sluke itu , karena masih menunggu proses .(san)
