Tajam News

PT RBSJ Undang Perusahaan Pengguna Jasa Pelabuhan , Ada Apa KUPP Tak Datang ?

Rembang,mediatajam.com – Beberapa pengusaha dari perusahaan bongkar muat dan pengguna jasa pelabuhan serta keagenan kapal menghadiri undangan rapat dari perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Rembang PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), Kamis (6/1/2022) lalu.

Mereka diundang dalam rangka untuk diajak berembug soal pekerjaan yang ada di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke (PRTS) dan laporan kinerjanya selama ini.
Adapun undangan rapat yang digelar siang itu ada yang hadir langsung maupun melalui via zoom meeting.
Para peserta yang hadir langsung antara lain :

Direktur PT.RBSJ Jalaludin PT.Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) Bambang Wahyu Widodo , Togar Sitorus , Murtadho , Djani , Jihan Ismi dan Novita Eka.
Dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) PT. BJS M.Hasan PT.PEP Azhar Effendy
PT.BKM Murtadho
Dari perusahaan tambang
PT. RBP Shodiq
Dari perusahaan keagenan kapal
PT.SAJ Juli Winarso dan
PT SAE Irawan.

Sedang peserta rapat yang zoom meeting antara lain :
Mindo H Sitorus
Satya Wicaksana
Adi Irawan , Taufik Hendrajat, Kotot Gutomo , Nurman

Dalam rapat siang itu
Direktur Perusahaan plat merah PT. RBSJ Jalaludin menyampaikan bahwa rapat itu merembug secara bersama sama mengenai perencanaan pembuatan konsekuensi batas waktu pembayaran invoice.

“Tentunya pihaknya akan Segera membentuk team
BUP (badan usaha pelabuhan) dan PBM (perusahaan bongkar muat) mengenai tarif dan pengguna pelabuhan. Apabila tidak sesuai dengan UUD yang lain, segera mungkin untuk
menyesuaikan harga sehingga tidak ada masalah dan pengguna jasa tidak merasa
diberatkan,”ujarnya.

Sementara itu, peserta rapat lainnya menanyakan beberapa hal.
Hasan dari PT.BJS menanyakan perihal apakah ada ketentuan penerapan tarif selain bahan curah kering ?

“Penentuan tarif dasar selain curah kering dan sejauh mana konsesi itu akan
diterapkan ?
Selain itu juga menanyakan mengenai tidak adanya dasar tarif yang dikenakan pada kegiatan menaikkan dan menurunkan alat berat per kegiatan dasarnya darimana?

Mencari kejelasan mengenai penetapan tarif jual para PBM,”papar Hasan kepada peserta rapat.

Di satu sisi, Effendy salah satu peserta rapat dari PT PEP mengutarakan bahwa penentuan tariff harus jelas (tidak borongan) harus ada tarif dasar untuk dijadikan
patokan.

“Penentuan dasar patokan tarif (Tonase,kibik) selain curah kering. Serta bisa membedakan hak BUP dengan borongan di PLTU,”ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung pada pukul 14.00 hingga 16.00 di kantor RBSJ itupun tak dihadiri oleh KUPP (Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan) kelas III Rembang.

“Bertindak selaku otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabubanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersian,”tulis surat balasan dari KUPP kepada undangan rapat RBSJ yang ditanda tangani oleh Ansori selaku Kepala KUPP Kelas III Rembang.

Selain itu, alasan ketidak hadiran KUPP dalam rapat itu juga dituliskan di surat yang sama.

“Kami belum dapat menghadiri karena, di dalam undangan tidak dijelaskan secara spesifik maksud dan tujuan rapat,dan rapat koordinasi dengan stakeholder dan seluruh pengguna jasa di pelabuhan Sluke Rembang adalah wewenang penyelenggara pelabuhan sebagai koordinator,”sebut surat itu.

Sementara itu, untuk hasil pamungkas, pihak RBSJ bakal menjadwalkan ulang rapat tersebut terhitung selama 2 pekan ke depan seusai rapat pada 6 Januari 2022 digelar.(HMY)