KENDAL, Mediatajam.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Mitra Kerja, yang mengambil tema Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal 2020.
Acara dihadiri oleh perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kesbangpol Kendal, Polres Kendal dan Kodim 0715/Kendal, perwakilan mahasiswa termasuk organisasi mahasiswa Kendal, serta perwakilan media baik cetak maupun elektronik, yang diadakan di ruang Mahogani, di salah satu hotel, jalan Soekarno Hatta Kendal, Senin (2/3/2020)
Komisioner Bawaslu Kendal, Ubaidillah yang mewakili Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Ami Wardayani, dalam sambutannya mengatakan, peran serta masyarakat, baik itu mahasiswa, ormas maupun media sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Pilkada 2020.
Kerja sama dengan pemangku kepentingan menjadi penting karena ada kewenangan-kewenangan yang tidak Bawaslu miliki tetapi harus bekerja sama dengan lembaga lain. Semakin banyak kerja sama yang dilakukan semakin baik penilaian publik terhadap Bawaslu.
“Kami berharap sinergi antara Bawaslu Kendal dengan Mitra Kerja terjaga. Jadi semua ikut andil mengawal pelaksanaan Pilkada 2020 yang tertib, aman, jujur dan adil,” ungkap Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kendal.
Sitta Saraya dari akademisi mengatakan, pengawasan pemilu merupakan hal yang penting karena merupakan amanat dari rakyat kepada pengawas pemilu. Pengawasan diperlukan untuk mencegah kerapuhan demokrasi dan kecurangan dalam pemilu. Oleh karena itu kiat-kiat dalam melakukan pengawasan sangat diperlukan di zaman now.
“Pengawas pemilu harus mengetahui, membaca dan memahami aturan hukum tentang pemilu. Aturan yang dimaksud bukan hanya Undang-Undang, tetapi juga Peraturan Bawaslu,” jelas Sitta.
Lebih jauh Dosen Uniss Kendal tersebut memaparkan, pengawas pemilu perlu mengenali dan mendeteksi dini titik rawan pemilu. Pengawas pemilu harus paham mengenai tahapan dalam pemilu, sehingga pengawas pemilu dapat mendeteksi dini titik rawan pemilu.
“Ketika kita paham apa yang menjadi tujuan dari tahapan baru kita bisa menyusun titik rawan. Berarti titik rawan itu yang kita khawatirkan, misalnya ada pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Sebab tidak terdaftar yaitu bisa jadi karena petugas pemutakhiran data tidak bekerja, dan permasalahan lainnya,” imbuhnya.
Selanjutnya, sambung Sitta, menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan termasuk melibatkan peran media. Mulai dari pengawasan sampai pelaporan. “Menjalin kerja sama menjadi penting karena dalam rangka menyebar luaskan informasi mengenai Bawaslu, Pemilu, dan pengawasan partisipatif,” ujarnya.
Dalam kesempatan acara tersebut, Kasie Bina Politik dan Hubungan Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kendal, Ardi Lukfyarso menyampaikan, pentingnya memberikan pemahaman, pengetahuan akan kesadaran masyarakat dalam menghadapi pemilu.
Even penting yang sebentar lagi dihadapi masyarakat Kendal, bisa sukses jika partisipasi masyarakat tinggi.
Ardy mengaku kaget dengan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang menyatakan bahwa Kendal adalah daerah paling rawan tingkat pertama. Kemudian untuk wilayah pulau jawa, Kendal tercatat peringkat kedua tingkat kerawanannya, dan peringkat ke 14 di Indonesia.
Dirinya berharap, IKP tersebut bisa terbantahkan dan semua bisa ikut bersama mewujudkan Kendal yang kondusif.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto mengingatkan, dalam rangka mewujudkan Pilkada yang berkualitas ini memang harus dilakukan oleh semua pihak, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, baik itu penyelenggaranya, pesertanya, masyarakat juga berperan untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas.
Dirinya juga memaparkan sejumlah indikator dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, yakni independensi penyelenggara pilkada di daerah Kedua, netralitas Penyelenggara Pemilu daerah di wilayah pilkada.
“Masih terdapat pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, sering kali penyelenggara terindikasi melakukan keberpihakan dan ketidaknetralan pada salah satu pasangan calon kepala daerah, ini harus diantisipasi bersama,” ungkap Gugus.
Dijelaskan oleh Gugus, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut kode etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan, yang dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Ketetapan MPR dan Undang-Undang, Sumpah/janji jabatan penyelenggara Pemilu, dan Asas penyelenggara pemilu.
“Politik di medsos, ini yang banyak dibicarakan, ini juga ancaman, medsos ini repotnya semua orang bisa jadi pewarta. Di sinilah pentingnya produksi konten positif untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye negatif,” jelas Gugus.
Partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dalam menentukan pilihannya. Peserta pilkada melakukan proses penjaringan bakal calon yang berkualitas dan tidak menggunakan politik uang”imbuhnya (Syi***)
