REMBANG,mediatajam.com – Ratusan warga Desa Krikilan Kecamatan Sumber meminta Pemkab Rembang untuk menghentikan pembangunan depo dan pemasangan pipa gas di desa Jatihadi yang saat ini sedang dikerjakan oleh PT Sumber Energi .
Karena , menurut warga pipa gas yang akan dipasang itu banyak melintasi pemukiman.
Selain itu , lokasi lahannya juga rawan longsor.
Warga menilai pembangunan depo gas yang paling tepat lokasinya di dekat Sumur Randugunting II yang berada di desa Krikilan .
Sebab, selain jarak pemasangan pipa gasnya tidak jauh dan tidak melintasi pemukiman warga juga dapat menghemat biaya dan tidak rawan
Harapan itu disampaikan warga kepada Bupati Rembang H.Abdul Hafidz saat acara Sosialisasi Pemasangan Pipa Gas Bumi Dan Rencana Pembangunan Comprresed Natural Gas Plant di desa Krikilan Kamis (2/1/ 2020)
Sosialisasi itu digelar lantaran warga bersikukuh menghendaki pembangunan depo gas di desa Krikilan.
Sementara dari pihak pembeli gas dalam hal ini PT Sumber Energi telah melakukan pembangunan depo dan pemasangan pipa di desa Jatihadi .
Depo itu nantinya digunakan untuk mengalirkan gas yang bersumber dari Sumur Randugunting II yang berada di desa Krikilan.
Atas kondisi itu Pemkab Rembang memberi alternatif solusi. Meminta warga krikilan mencarikan lokasi. Segera. Dengan catatan, harus sesuai dengan tata ruang.
Karena gas harus dialirkan pada 19 Januari mendatang.
Perwakilan PT. Sumber Energi (SE), Arif Gudadi mengungkapkan PT. SE membeli gas dari Perusahaan Hulu Energi (PHE) selaku pengebor sumur gas. Pengeboran gas dilakukan di tahun 2017, namun oleh pemerintah pusat ijin pembelian baru turun Desember 2019.
Arif menegaskan pembangunan stasiun di Jatihadi karena tanah di Desa Krikilan tidak sesuai RTRW, peruntukannya tidak untuk industri dan dari segi lalu lintasnya untuk lewat kendaraan pengangkut gas kurang sesuai.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Krikilan, Sutoyo menyoroti lokasi pendirian stasiun gas di Desa Jatihadi dirasa tidak memperhatikan keselamatan. Pasalnya, penurunan pipa hanya pakai gerobak sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja,
Jika pembangunan stasiun berlanjut di Desa Jatihadi menurut Sutoyo akan berdampak bagi masyarakat karena pipanya ditanam di tanah akan rawan bocor, pendirian stasiun dekat dengan tiang listrik dapat memijarkan api dan lokasinya berada di tanah rawan longsor.
Kepala Desa Krikilan, Sukirno menjelaskan pihaknya bersama masyarakat tetap bersikukuh agar lokasi pangkalan gas tetap berada di desanya. Sedangkan tanah yang terlanjur dibeli oleh PT. SE di Desa Jatihadi supaya dibiarkan dulu. Dimungkinkan nanti juga terpakai.
Sukirno menuturkan terjadi kisruh di masyarakat akibat tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.
Bupati Rembang H.Abdul Hadidz mengatakan penghentian dilakukan sementara untuk memenuhi kepentingan negara dengan adanya pendirian gas dan memenuhi keinginan masyarakat Desa Krikilan yang menginginkan lokasi pendirian stasiun gas di lokasi desa setempat, yang tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Saya minta wilayah tanah sing kira-kira dengan cepat kita clearkan dari sisi teknis tata ruang, aman, tidak mengganggu masyarakat. Sehingga kepentingan negara terpenuhi dan kepentingan masyarakat terpenuhi.” Imbuhnya.
Bupati menambahkan kebersamaan masyarakat diperlukan mengingat PT. SE (Sumber Energi) harus bisa mengalirkan gas pada 19 Januari 2020.
Namun lokasi stasiun gas tidak bertentangan dengan Undang-undang RTRW. Apabila bertentangan dengan RTRW maka pemangku kebijakan akan diancam hukuman 5 tahun penjara.(san)
