REMBANG,mediatajam.com – Puluhan warga desa Demaan Kecamatan Sulang dan warga Desa Panohan Kecamatan Gunem geram dengan oknum pegawai perhutani KPH Mantingan .
Pasalnya oknum pegawai perusahaan BUMN itu memungut uang sewa pemanfaatan lahan kepada beberapa warga
dengan nada kasar dan arogan
Hal tersebut terungkap pada saat acara sosialisasi sewa lahan milik perhutani yang digelar oleh KPH Mantingan di Pendopo Balai Desa Demaan Kecamatan Gunem.
Jumat (21/2/2010)
Pantauan di lapangan, selain Kepala desa Demaan Kecamatan Sulang dan Kepala desa Panohan Kecamatan Gunem , aparat kepolisian dari Polsek Gunem pun hadir mendampingi warga supaya tak ada insiden baku hantam fisik.
Mengingat di pertengahan hingga akhir rapat terjadi situasi dan kondisi memanas saat warga menuding pihak oknum KPH Mantingan berbuat arogan saat menagih biaya sewa.
Saat rapat berlangsung, salah satu warga Demaan Rasnadi menguraikan jika satu bulan lalu ia didatangi oleh oknum pegawai KPH Mantingan untuk menagih biaya sewa lahan perhutani.
Hanya saja, saat ditanya oleh warga, oknum pegawai itu mengaku jika surat yang disodorkan kepada warga itu benar-benar dari KPH Mantingan.
“Satu bulanan yang lalu, waktunya sebelum Magrib, ada orang bertamu pakai sepatu berpakaian rapi mengantarkan surat penagihan ke rumah. Tapi kok suratnya tak ada stempel resmi, tak ada kopnya, dan lainnya. Setelah itu, saya juga agak kurang percaya dan lalu mendebat dia,” beber Sewa sapaan akrab Rasnadi di hadapan warga.
Dari nominal biaya sewa lahan yang disodorkan oleh oknum itu tertera Rp. 352 ribu pertahunnya untuk biaya pemanfaatan lahan yang disewa.
“Berhubung saat itu tak ada titik temu saat saya debat, beberapa hari kemudian datang lagi, kasih surat lagi yang kedua. Dalam surat itu berubah nominalnya yang semula Rp.352 ribu dirubah menjadi Rp.90 ribu dengan luasan 90 meter persegi,”paparnya.
Padahal, menurut Sewa sertipikat hak milik atas tanah, rumahnya tersebut tak memakai tanah milik perhutani.
“Tapi kok kena segitu? Kok kena sewa lahan? Dan itu berlaku ditetangga saya juga,”urainya.
Menurutnya, biaya itu tak sebanding dengan luasan yang ada. Sementara itu, Rasnadi mengutarakan jika lahan perhutani itu memang berada di depan rumahnya.
Namun lahan itu hanya digunakan untuk keperluan umum. Misalkan saja jalan halaman rumah menuju jalan umum. Sebab lahan miliknya pribadi (rumah) tersebut berada di belakang lahan perhutani yang jaraknya tak begitu jauh dari jalan umum.
“Itukan (lahan perhutani, red) hanya pekarangan saja. Di depan rumah saja. Dan itu juga dibuat untuk jalan menuju rumah, maupun menuju ke jalan raya/umum,”bebernya.
Sementara, warga lainnya Sholeh mengkonfirmasi kepada petugas KPH Mantingan yang hadir, apakah pungutan biaya sewa tanah perhutani dari masyarakat itu benar-benar dimasukan ke kas negara atau dimasukan ke saku pribadi?.
Mengingat surat yang disodorkan itu tak ada stempel, kop surat dan lainnya. Sehingga pihak warga pun merasa berang bahkan tak bisa menyembunyikan emosinya.
Terlebih di saat oknum pegawai yang menyodorkan surat itu diduga melontarkan kata-kata bernada arogan kepada warga.
“Kalau misalkan dimasukan ke kas negara ya mana buktinya. Kok ini ngakunya dari surat KPH, tapi kok tak ada stempel basahnya atau sejenisnya,”tanya dia.
Hal senada juga diucapkan Joko Supramono mengatakan jika ia juga didatangi oknum KPH Mantingan saat sebelum waktu Magrib tiba.
“Dari pihak perhutani, oknumnya itu Wagimin, Partono, Catur, Mantri Hutan Anis, Sutrisno, datang meminta uang sewa. Padahal selama ini saya belum pernah ada surat perjanjian sewa dengan perhutani,”ujarnya saat diwawancarai media.
Kemudian, ia juga tak serta merta percaya begitu saja. Sehingga petugas yang datang lantas ia tanya apakah itu resmi dari instansi KPH atau bukan.
“Lalu saya tanya ini dinas ndak? Lalu dia jawab ini resmi. Yang bertanggung jawab Pak Widodo ADM katanya gitu. Saya ditarik Rp. 440an ribu untuk pekarangan depan rumah. Padahal di depan rumah itu (lahan perhutani) hanya untuk jalan. Saya dari kecil sampai sekarang tak ada ini itu. Ya baru kali ini ada permasalahan ini,”rincinya.
“3 tahun lalu dulu pernah ditarik, namun dikasih ibu saya sebesar Rp.50an ribu. Setelah debat, oknum itu bilang bahwa biaya Rp.440 ribu itu karena salah ukur luasan. Lalu diukur lagi oleh Wagimin dan Partono diorek-orek (rinci, red) jadinya Rp.126an ribu. Kemudian saya juga ditanya mereka (oknum) kamu bayar ndak? kamu bayar ndak? Dengan nada tinggi. Masak tanah milik saja Rp. 22 ribu, yang ini (perhutani) kok sampe ratusan ribu,”jelas dia menceritakan hal tersebut.
Menanggapi cerita panjang lebar warga, Sutriswanto selaku General Manager dan Bisnis KPH Mantingan mengakui jika ia sempat mendengar cerita tersebut.
“Saya mendengar ceritanya, kalau oknum, di manapun ada oknum, kalau memang sekarang berani seprti itu? Di samping saya ada pak polisi laporkan saja,”kata dia.
Artinya, pihak KPH Mantingan bersedia dilaporkan kepada polisi jika ada salah satu oknumnya yang merugikan warga.
“Anda punya hak melakukan penangkapan secara undang-undang jika mengetahui pungutan liar atau suap. Tapi harus diserahkan polisi, jangan digebuki dewe,”ucapnya.
Sementara itu, ia juga menuturkan jika KPH Mantingan itu menjalankan bisnis dengan hati nurani.
“Inti kerjasama ini adalah sukarela tak ada paksaan. Jika ingin menyewa tanah, bisa mengajukan permohonan ke ADM melalui Asper KBKPH Demaan saja,”kata dia.
Setelah mengajukan, nanti tim dari KPH bakal turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan sesuai yang bakal disewa.
“Nanti akan ada tim turun akan mengukur tanah. Dan jika ada masyarakat yang tak mampu, maka akan tidak dipungut biaya. Namun harus dilampiri surat tak mampu dari desa,”ucapnya.
“Pas pekarangan Rp. 1000 per meter /tahun. Untuk toko awal usaha Rp. 3000 /meter per tahun jika sudah maju 5000/meter per tahun,”urainya dengan singkat.
Sampai selesainya rapat tersebut, pihak KPH Mantingan berjanji akan melakukan pengukuran ulang serta akan menentukan dengan warga tarif lahan yang disewa warga.(san)
