Tajam News Hukum

Brigjen Pol Agung:KUPVA Rawan Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Brigjen Pol Agung Setya usai acara Media Briefing Penertiban KUPVA bersama Bank Indonesia (BI) di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Rabu (29/3) .

Semarang-Mediatajam-Com- Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol. Agung Setya mengatakan,di Jawa Tengah  ada Sebanyak 40 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank  yang rawan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ke-40 KUPVA itu rawan melakukan tindak kejahatan karena tidak mengantongi izin sehingga terancam ditutup.

“Pencucian uang itu sangat mudah dilakukan melalui money changer. Jadi kalau tidak punya izin bisa dikenai tuduhan sebagai pelaku pasif, membantu dalam pencucian uang. Hukumannya bisa 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” ungkap agung usai acara Media Priefing Penertiban KUPVA Bank Indonesia (BI) di Gedung Borobudur, Mapolda Jateng, Rabu  (29/3)  .

Agung menambahkan selain kerap dimanfaatkan dalam aksi kejahatan pencucian uang, KUPVA tak berizin juga kerap digunakan untuk transaksi narkoba. Tercatat sepanjang 2016, polisi menemukan adanya transaksi narkoba Rp3,6 triliun di tiga KUPVA yang tak berizin yang berlokasi di Medan, Batam, dan Jakarta. Ketiga KUPVA yang digunakan bertransaksi narkoba itu pun kini telah ditutup.

Di jelaskan agung,saat ini ada totala 738 KUPVA di Indonesia yang hingga kini belum mengantongi izin. Dari jumlah itu 40 di antaranya berada di Jateng.

Seluruh KUPVA itu pun diminta untuk segera melengkapi izin. Batas waktu yang ditetapkan oleh BI maupun Mabes Polri agar mereka melengkapi perizinan usahanya adalah tanggal 7 April 2017 nanti.

“Kita sudah melakukan sosialisasi sejak 6 bulan lalu dan batas akhirnya 7 April nanti. Kalau masih belum mengurus izin ya siap-siap kami cabut SIUP nya”.tandasnya. *(uut/Frin)