Tajam News

PPKM Darurat Diperpanjang, PKL di Rembang : Pemkab Hanya Bantu Doa

REMBANG, mediatajam.com – Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021. Putusan ini menuai komentar dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Rembang, Sabtu (17/7/2021).

Seorang pedagang kopi di Alun-alun Rembang, Arif berpendapat perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021 adalah kebijakan penuh kejanggalan.

“Kami hanya pedagang kecil yang butuh pendapatan setiap harinya untuk kebutuhan hidup. Kalau PPKM Darurat diperpanjang seperti ini kita dapat pemasukan dari mana. Saat ini kami para pedagang hanya dibenturkan dengan para aparat karena kebijakan dari atasan, tanpa disertai solusi,” ungkapnya.

“Ini maaf ya, pemerintah jika ingin memperpanjang PPKM Darurat silahkan sampai tahun 2026 sekalian, kalau cuma sampai akhir bulan Juli 2021 nanggung,” lanjutnya.

Arif memprediksi jika PPKM Darurat terus di perpanjang tanpa ada solusi dari pemerintah, ia menjamin nantinya kehidupan para pedagang dan masyarakat akan bersih.

“Bersih jualan perhiasan istri, bersih jualan perabotan rumah termasuk aset rumah dijual untuk biaya keberlangsungan hidupnya,” ucapnya.

Disinggung penyaluran bantuan sosial untuk para pedagang, Arif mengaku selama adanya penerapan PPKM Darurat di Rembang ini, sama sekali belum mendapatkan penyaluran bantuan dari Pemkab Rembang, hanya saja mendapatkan bantuan doa setiap harinya.

“Kalau bantuan berupa sembako atau uang belum, tapi bantuan doa setiap hari mas. Omzet penjualan juga turun, sebelum adanya PPKM Darurat pendapatan bersih Rp 100 ribu per hari, sekarang hanya mendapatkan bersih Rp 30 ribu saja per hari,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Imron, pedagang bubur ayam keliling di Alun-alun Rembang menyebut setelah adanya penerapan PPKM Darurat di Rembang omzet penjualannya mengalami penurunan drastis hingga 90 persen.

“Saya jualan mulai pukul 05.00 sampai 09.00 WIB, sebelum ada PPKM Darurat setiap harinya mendapatkan penghasilan bersih Rp 500 ribu, tapi sekarang hanya dapat Rp 100 ribu itupun cuma balik modal,” bebernya.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya membuat sebuah kebijakan tanpa disertai solusi untuk para pedagang, sebab saat ini ekonomi sudah susah ditambah adanya perpanjangan PPKM Darurat,” pungkasnya. (MM)