KAB.BANDUNG,MEDIATAJAM.COM _ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira,MP., mengatakan, Tahun 2017 pelayanan untuk Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) akan lebih mudah. Hal itu dikatakan Sekdasaat penerimaan studi banding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten.
“Tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Keungan Daerah (BKD) akan menyediakan kendaraan operasional pelayanan PBB P2. Ini ditujukan bagi masyarakat kabupaten Bandung yang berdomisili di pedesaan, yang akses pengurusan pajaknya jauh.
Tentu saja kedepan akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pajak,” kata Sofian, di Gedung Balewinaya. Kamis (2/2)
Masyarakat akan mendapat kemudahan dengan memanfaatkan mobil layanan pajak yang mendatangi kawasan perdesaan. Sehingga penerimaan pajak dan pengelolaan piutang PBB P2 bisa lebih mudah.
Pelaksanaan pengelolaan piutang PBB P2 dan validasinya, sambung Sekda, dilakukan dengan sensus piutang PBB P2 tahun 2015 lalu. Pemkab juga melakukan pemutakhiran data base PBB P2, dari 12 Kecamatan yang telah dimutahirkan, hasilnya cukup signifikan untuk peningkatan PAD.
Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Dra.Hj Siti Nuraini Alimah.,M.Si, menuturkan, pengadaan kendaraan operasional pelayanan pajak akan berdampak pada perkembangan penerimaan PBB P2 tahun 2017. Demi meningkatkan pelayanan pajak, BKD telah melakukan beberapa upaya, yakni penyediaan dan mengoptimalkan sarana prasarana pelayanan, penyiapan SDM, melalui Bimtek pengelolaan dan aplikasi PBB P2, diklat operator console.
Serta diklat penilai PBB P2 dan juru sita, pemagangan pegawai di kantor Pelayanan Pakaj (KPP) Soreang dan Majalaya, sosialisasi PBB P2 pada Camat, Kepala Desa/ Lurah dan masyarakat Wajib Pajak (WP) serta penyiapan Momerandum of Understanding (MoU) dengan perbankan/ Lembaga keuangan.
Pada tahun 2016, sambungnya, BKD mentargetkan penerimaan PBB P2 sebesar Rp.82.829.109.236,- dengan jumlah realisasi penerimaan Rp. 93.198.039.206,-, dan melebihi target dengan pencapaian 112,52%.
Tetapi diakuinya, dalam pengelolaan PBB P2 banyak kendala, yakni soal data PBB P2 yang dilimpahkan dari KPP Pratama Soreang dan Majalaya kurang akurat serta jumlah piutang PBB P2 yang dilimpahkan sangat besar. Sehingga kondisi tersebut mengharuskan Pemkab Bandung melakukan pemutakhiran data dengan aplikasi Sismiop PBB P2 dan verifikasi/ validasi data piutang PBB P2. **trk
